Warga Gempolsari Mengira Surat Suara Masih Dicoblos

BANDUNG,(JURNAL).-

Warga Kelurahan Gempolsari masih belum faham bagaimana cara untuk mengisi kertas suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Kamis (09/04). Dari 300 surat suara yang disediakan, 41 diantaranya dinyatakan tidak sah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Beberapa warga menggunakan pulpen yang disediakan untuk mencoblos kertas suara tersebut bukan untuk mencontreng, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Kurangnya sosialisasi para panitia kepada masyarakat dalam bagaimana cara memilih calon legislatif pada pemilu kemarin, membuat beberapa warga di kebingungan. Kejadian serupa juga telah terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar, warga dibuat kebingungan karena diberi 4 surat suara yang berbeda dan lebar kertas yang tidak muat dibentangkan dalam TPS tersebut. Tidak sedikit juga yang mencontreng dua calon legislatif dalam satu lembar surat suara, yang tentu saja menambah besar jumlah surat suara yang tidak sah.

Sehari sebelumnya, Ketua RT Kelurahan Gempolsari, Iyus Rustamaji yang menjadi Ketua KPPS mengadakan rapat untuk menanggulangi berbagai kendala yang diperkirakan akan terjadi saat pencontrengan.

“Alhamdulillah pemungutan suara terjadi dengan aman, tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak-pihak tertentu,” kata Yus, “walaupun saya kecewa tidak semua warga saya yang terdaftar mengikuti pencontrengan ini, ada sekitar 74 suara yang tidak terpakai karena ketidakhadiran warga”.

Hal ini disinyalir karena semakin banyak partai dan bertambahnya juga calon-calon legislatif yang menjagokan diri dalam pemilu tahun ini, bahkan ini menjadi pemilu yang sensasional dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Bukan tidak mungkin bagi warga yang menjadi malas untuk memilih satu dari banyaknya partai dan calon legislatif. Bukan kesalahan dari masyarakat jika memilih menjadi golongan putih (golput) dengan tidak memilih siapa-siapa, walaupun banyak orang yang mengingatkan untuk tidak menjadi golput karena hal ini menentukan nasib Negara Indonesia 5 tahun ke depan.